Making East Asian Regionalism Works

Regionalism has now become a very popular phrase since this action has taken place into every inch of the World, East Asian region is no exception. For the past few years, regionalism has been progressing in East Asia in the form of Free Trade Agreements (FTAs) and Economic Partnership Agreements (EPAs). Unfortunately, the newly signed ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) has created growing concern among public. From Indonesian point of view, even without the FTA Chinese products has already overwhelmed the market. Given low price and better quality, the products surely hamper domestic industry. This concern is a rational one given the facts and putting the imposition of region-wide FTA in East Asia at stake. But one should bear in mind that the benefit of East Asian Regionalism (EAR) may outweigh the cost that is if the intertemporal factor included. In the short run, there might be a rivalry competition between China and ASEAN, then again the mind set in viewing the economic opportunity or threat depends on whether China’s economy is perceived as complementary or competitive vis-à-vis individual ASEAN economies and on whether the latter economies are able to exploit their complementary opportunities and overcome the competitive threats.
Chia (2006) argued that the differences in resource and factor endowments, production structures, and productivities lead to a complementary relationship, whereas similarities in these areas lead to a competitive relationship. Data from the rapidly growing intra-industry trade in electronic products and components shows that at high levels of disaggregation, product differentiation creates complementarity in production and trade. Even in non manufactures such complementarity can be found: fruits and vegetables produced in China’s temperate region are complementary to those produced in ASEAN’s tropical region. In the long run, regionalism is expected to accommodate welfare for East Asia. The growing significance of China market for ASEAN will serve as the basis for regionalism. Thus, a unified East Asia could accelerate the momentum of overall trade liberalization and boost regional economic growth, as proved by the econometric simulation done by the author.
The next task is to shape the future of EAR, but then will the future exist? Using the test of convergence, it is found that EAR will be there to stay. The robust finding surely creates optimistic view for EAR. But knowing the future is not enough, we still need to find out the clear path to reach the future. What are the paths then?
From a static simulation it is found that sound physical infrastructure, good governance, reliable exchange rate, competitive taxation policy, sizeable market and the trend towards industrialization are the main factors that serve as building blocks for EAR. The factors are described as follows: the first factor is physical infrastructure such as roads, bridges and electricity that will provide steadiness and assuredness in making investment among members. In other words, good infrastructure will only lead to a sustainable intra trade and investment. If Indonesia wants to get benefit from the FTA, she should at least solve the latent problems of unprepared infrastructure especially on the electricity sector.
The next factor that also matters is governance which is measured by the six governance indicators estimated by Kaufmann (2003). These indices describe various aspects of the governance structures of a broad cross section of countries, including measures of Voice and Accountability (VA), Political stability (PS), Government Effectiveness (GE), Regulatory Quality (RQ), Rule of Law (RL), and Control of Corruption (CC). In general, the Governance index provides explanatory power to explain the capability and quality of governance from each member country. The better indicator a country has the more it has the chance to capitalize regionalism. This is surely an ongoing home work for Indonesia.
Another factor that supports EAR is exchange rate. One should know that volatile exchange rate will hamper not only EAR but also the initial macroeconomic condition. The financial crisis happened over a decade ago has surely thought us a lesson. Moving to the next factor is the taxation policy, the higher the rate the more it will diminish the prospects of EAR. Fortunately for Indonesia, the latest general taxation policy (UU KUP) has most likely accommodated this aspect. The success story of tax reform is expected to become dominant actor for creating optimal trend of EAR.
Large market together with the ongoing industrialization process sums up the last aspects of EAR formation. The sheer size of the East Asian population creates not only the potential demand for the goods traded in the region but also the supply of labor force and the low absolute level of wages. In other words, Lewis’s unlimited supply of labor will persist longer in East Asia. The process will lead to an upward trend towards industrialization in the region. The trend is very important since homogeneity in industrialization among countries in the region will smooth the progress of EAR.
To wrap up, EAR will enable the region to cope with the future challenges of globalization and remain internationally competitive. An integrated East Asia would lead to the advancement in economies of scale, fuller development of production networks. Moreover, Chia (2007) stated that EAR could hold close the less developed East Asian economies which would otherwise become marginalized as they lack the attraction of sizeable market and lack negotiating resources.

MENGUAK TABIR KEBIJAKAN OBLIGASI GLOBAL

Tahun 2009 baru menapak dalam 3 bulan pertama tapi sepertinya sudah cukup banyak cerita yang menyertai. Ekspor yang menukik, terkontraksinya permintaan agregat, defisit anggaran yang membengkak serta diterbitkannya Global Medium Term Notes (GMTN) merupakan beberapa diantaranya. Rangkaian cerita diatas sepertinya saling berhubungan bagaikan membentuk episode tersendiri pada kwartal pertama tahun 2009. Kata kunci yang mungkin bisa kita sarikan adalah dampak dari krisis global serta aksi maupun reaksi pemerintah dalam menangkal dampak yang terjadi. Bila ruang interpretasi diperkenankan untuk diperluas, tampaknya pilihan kebijakan pemerintah mencerminkan kepanikan yang teramat sangat.

Data Berbicara

Cerita bermula dari kinerja ekspor yang jauh dari harapan, menurut data yang dilansir oleh BPS, ekspor Indonesia pada Januari 2009 mengalami penurunan sebesar 17,70 persen dibanding Desember 2008 yaitu dari US$8.691,8 juta menjadi US$7.153,3 juta. Sementara bila dibandingkan dengan Januari 2008, ekspor juga mengalami penurunan sebesar 36,08 persen. Penurunan ekspor Januari 2009 disebabkan oleh menurunnya ekspor migas sebesar 23,85 persen yaitu dari US$1.243,7 juta menjadi US$947,1 juta. Sementara ekspor nonmigas mengalami penurunan sebesar 16,67 persen dari US$7.448,1 juta menjadi US$6.206,2 juta. Melemahnya daya permintaan pasar global serta melemahnya harga minyak dunia adalah aktor utama dibalik menukiknya kinerja ekspor.

Sementara itu dari sisi permintaan agregat, data inflasi bulanan bisa dijadikan parameter terkontraksinya daya beli masya rakat. Hal ini setidaknya bisa dilihat dari data inflasi bulanan yang dilansir oleh BPS dimana pada Januari tahun 2009 terjadi deflasi sebesar 0,07 % dan pada bulan Februari terjadi inflasi sebesar 0,21 %. Pada tahun 2008, inflasi month to month pada bulan Januari dan Februari adalah berturut-turut sebesar 1,77 % dan 0,65 % sehingga secara komparatif inflasi pada awal tahin 2009 lebih rendah dibandingkan 2008. Jika dirunut agak kebelakang, tren deflasi bahkan sudah mulai bertempat pada bulan Desember 2008 dimana pada bulan ini tercatat deflasi sebesar 0,04 %. Padahal, periode Desember dan Januari secara tradisional merupakan bulan penghasil inflasi dimana pada bulan-bulan tersebut, konsumsi masyarakat meningkat sebagai akibat beberapa perhelatan besar berupa hari besar keagamaan serta tahun baru. Tren deflasi secara tidak langsung mengindikasikan terkontraksinya daya beli masyarakat. Sebuah kondisi yang tentunya cukup mengkhawatirkan mengingat dalam kurun waktu delapan tahun terakhir (2001 – sekarang), struktur pertumbuhan ekonomi Indonesia ternyata ditopang oleh konsumsi rumah tangga sebagai sumber pertumbuhan terbesar. Pada tahun 2001 misalnya, konsumsi rumah tangga memberikan kontribusi sebesar 67,32 persen terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sementara, pada tahun 2002, kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan 223 basis points (bps) jika dibandingkan tahun 2001, yakni dari 67,32 persen meningkat menjadi 69,55 persen. Hal yang perlu diketahui, dari tahun 2001 hingga 2004, nilai kontribusi konsumsi rumah tangga sebagai penopang terbesar PDB masih berfluktuatif dengan tren terus menaik. Namun, sejak tahun 2005 hingga triwulan keempat 2008, nilai kontribusi konsumsi rumah tangga sebagai penopang terbesar PDB terus mengalami tren penurunan.

Reaksi dari Pemerintah

Melihat gelagat buruk dari krisis global, pemerintah kemudian menggelontorkan beberapa paket stimulus yang pada gilirannya menambah beban defisit anggaran secara cukup signifikan. Defisit anggaran kini telah membukukan rekor tersendiri dengan tercapainya angka 2,5 % defisit terhadap PDB. Sementara itu, kinerja ekspor yang memburuk pada gilirannya mempunyai potensi untuk menggoyang posisi cadangan devisa dari level psikologisnya. Dalam kwartal tiga hingga kwartal empat 2008 saja Bank Indonesia telah merilis penurunan posisi cadangan devisa dari USD 57 miliar hingga USD 51 miliar. Dengan merujuk pada data ekspor, tren kemerosotan cadangan devisa tampaknya akan terus berlanjut. Anjloknya posisi cadangan devisa dibawah level USD 50 miliar tentu sangat rentan terhadap aksi spekulatif.

Oleh karenanya demi menutup defisit dan mencegah kemerosotan cadangan devisa, pemerintah lalu menggelontorkan GMTN dengan besaran yang fenomenal yaitu sebesar USD 3 miliar di awal bulan ini. Asalkan dikelola secara benar, keberadaan GMTN dapat berfungsi sebagai sumber dana yang berlaku efektif dalam memompa aktifitas perekonomian domestik, tapi tampaknya syarat kehati-hatian menjadi elemen yang terlupakan oleh pemerintah tatkala menerbitkan GMTN. Memang tidak mudah menyedot dana dalam jumlah yang besar ketika kondisi likuiditas di pasar dunia tengah kering kerontang. Akan tetapi tidaklah elok kiranya jika kompetisi untuk mendapatkan dana global dilakukan dengan langkah yang menghalalkan segala cara. Pembengkakan utang dalam skala masif ini akan dibebankan kepada pembayar pajak dan generasi mendatang dalam bentuk peningkatan pajak. Peningkatan beban pajak akan menjadi disinsentif bagi perekonomian dan kian memperberat kinerja ekonomi ke depan.

Efek lainnya, jika pada saat bersamaan semua negara berebut dana pinjaman dari pasar finansial global melalui penerbitan surat utang, dikhawatirkan akan terjadi crowding out effect yang membuat sektor swasta akan makin kesulitan mendapat dana untuk usahanya dan memicu melonjaknya suku bunga. Ini akan membuat pembiayaan untuk sektor produktif atau kegiatan ekonomi yang meningkatkan produktivitas dan standar hidup juga semakin sulit. Selain aspek kehati-hatian, aspek dari transparansi juga luput dari penerbitan GMTN ini. Secara rasional, jika terjadi kasus permintaan berlebih (oversubscribe) maka sudah sepantasnya harga dari obligasi menjadi lebih mahal yang tentunya juga berimbas pada rendahnya suku bunga yang ditawarkan. Tetapi hal ini tidak terjadi pada emisi GMTN kemarin dimana dibuahkan yield 10,5% untuk GMTN bundle pertama dengan nilai nominal Rp1 miliar berjangka waktu 5 tahun dan 11,75% untuk bundle kedua sebesar US$2 miliar yang jatuh tempo Maret 2019. Keanehan semakin menjadi ketika kita bandingkan dengan Filipina yang memiliki country risk lebih tinggi ddibanding Indonesia tetapi justru menawarkan yield yang lebih rendah pada level 8 % pertahun.

Isyarat kepanikan yang diperoleh secara implisit dari kebijakan diatas memang hanya sebatas dugaan, tetapi dugaan ini tentu pantas untuk disematkan karena banyaknya keganjilan yang terjadi. Oleh karenanya diperlukan kebijakan yang baik dalam mengantisipasi pelbagai gejolak. Kebijakan yang baik muncul apabila pembuat kebijakan dan institusi pembuat kebijakan mempunyai kemampuan untuk secara cepat bereaksi terhadap terjadinya gejolak ekonomi yang tidak terduga. Pembuat kebijakan yang kredibel adalah pembuat kebijakan yang dalam membuat kebijakannya memperhatikan faktor transparansi kebijakan. Dengan tingginya tingkat transparansi kebijakan, maka gejolak ekonomi yang terjadi akan dengan mudah ditanggulangi.

Tanpa adanya transparansi, kebijakan dan peraturan menjadi tidak berguna, karena publik tidak dapat membandingkan antara target dengan realisasi, sehingga dapat memicu terjadinya ketidak seimbangan dalam perekonomian. Akuntabilitas menjadi suatu pendukung yang penting terhadap terwujudnya transparansi. Dengan adanya akuntabilitas kebijakan, maka dengan sendirinya akan muncul legitimasi yang kuat.

East Asian Integration

Last weekend, I went to Shanghai to do Pilgrim workshop at Fudan University. It is a beautiful city, the buildings are very futuristic that even wandered me whether I was still in the year of 2008, or in 2080... ?! Even so, the city still has some flaws, one of the most obvious one is the people. They behave as a typical developing country men; littering everywhere, driving carelessly, trespassing the traffic lights. Well, I would say to my self: welcome home man! (Jakarta is more or less the same)
Well, It wan an honor for me to present my research at Fudan University, and here is the omiyage from Shanghai