Memfungsikan Demokrasi

Sudah lebih dari satu dekade lamanya Indonesia menikmati demokrasi sebagai buah dari reformasi di tahun 1998. Lantas, apa yang sudah kita dapat? Publik melihat demokrasi telah mengenyahkan Sri Mulyani, demokrasi pula yang telah melahirkan dana aspirasi. Patutkah kita meninjau kembali sistem pemerintahan kita? Atau mungkin, kita harus lebih mengenal dan memfungsikan demokrasi sebelum menjatuhkan vonis yang terlalu dini. Demokratisasi merupakan formula yang tepat dan legitimatif bagi kemerdekaan Tetapi jika tidak berhati-hati, demokrasi hanya akan berujung pada hegemoni dan dominasi. Demokrasi dan Kemakmuran. Dalam studi yang penulis lakukan di awal tahun 2010, ditemukan bahwa demokrasi di Indonesia justru menghambat laju distribusi pendapatan masayarakat atau dengan kata lain, telah tercipta sebuah kesenjangan besar dalam masyarakat karena demokrasi. Pola ini terjadi karena demokrasi di Indonesia telah mengkreasikan sebuah budaya korupsi. Menjamurnya korupsi tentu tidak lepas dari sistem pemilihan umum yang terdesentralisasi ke setiap pelosok daerah. Akibatnya, setiap aktor yang terlibat dalam sistem seperti ini “dipaksa” untuk meng”entertaint” para stakeholders nya. Tentu saja setiap pemenang pemilu model demikian akan terlibat koalisi kepentingan yang sarat akan muatan korupsi dan nepotisme. Dampak negatif demokrasi terhadap kemakmuran juga dipaparkan oleh Dimitraki (2010) di Yunani. Sebuah hal yang sangat mengejutkan karena Yunani bisa dikatakan sebagai negara penemu Demokrasi. “kita mengalami terlalu banyak pemilihan umum” ujarnya dalam suatu kesempatan. Temuan ini, ternyata sejalan dengan pemikiran Boediono, dimana dalam pidato pengukuhannya sebagai guru besar FE UGM Boediono mengatakan, bahwa rezim demokrasi di negara dengan penghasilan per kapita 1.500 dollar AS (dihitung berdasarkan purchasing power parity/PPP dollar tahun 2001) mempunyai harapan hidup hanya delapan tahun. Situasi yang agak riskan mengingat pendapatan perkapita Indonesia baru mencapai kisaran US$ 2000 di akhir tahun 2009. Korelasi antara demokrasi dan kemakmuran juga mendapat perhatian Ari Perdana (2009) dimana ia menuturkan bahwa tantangan yang harus dihadapi adalah bagaimana membuat demokrasi dan peningkatan kemakmuran dapat dijadikan tujuan yang paralel tanpa harus mengorbankan salah satu diantaranya. Mendefinisikan Demokrasi. Istilah demokrasi diperkenalkan kali pertama oleh Aristoteles sebagai suatu bentuk pemerintahan, yaitu suatu pemerintahan yang menggariskan bahwa kekuasaan berada di tangan banyak orang (rakyat). Demokrasi, mengikuti Schumpeter, dapat digambarkan sebagai “pengaturan kelembagaan untuk sampai pada keputusan politik dimana masing-masing individu terkait dengan kekuasaan dan menentukannya melalui kompetisi dengan pemberian suaranya . Dari sini kemudian Apter dengan mengutip Birnbaun menentukan kuat lemahnya negara dalam hubungan dengan civil society. Tetapi, lemah atau kuat, demokratis ataupun otoriter, sistem politik berperan sangat penting dalam mengamati bagaimana ditentukannya hukum dan ketertiban untuk secara efektif mengendalikan aktivitas politik. Kebutuhan memperjuangkan demokrasi, membuat penikmatnya memperjuangkan dekolonisasi bersamaan dengan evolusi dari kekuatan-kekuatan demokratis, terutama dengan menafsirkan kembali nasionalisme kearah pemahaman akan “bangsa baru”. Pada proses ini, maka demokrasi ditetapkan dan diarahkan sebagai instrumen atau alat dari sebuah “bangsa yang sedang menjadi”. Pada satu sisi, paduan pasar dan demokrasi (a double market: politik dan ekonomi) merupakan pengganti gerakan penyeimbang yang diberikan oleh bantuan-bantuan dari luar, meskipun ini sebenarnya adalah juga proses imperialisme gaya baru, hegemonis dan menggantikan kontrol politik dengan kontrol ekonomi atau kontrol pasar. Dan sebagai hasilnya, kepercayaan dan keyakinan terhadap kekuatan konstitusi berkurang dan semakin dipercaya pendekatan resiprokal atau proses mutual dari atas kebawah dan bawah keatas. Negara diharapkan mengontrol pertumbuhan dan konsekuensinya. Ada semacam asumsi yang berkembang dalam framework developmentalis, yakni cepat atau lambat proses replikasi akan terjadi terutama pada nilai-nilai sosial dan budaya utama serta kelembagaannya sebagaimana yang dialami oleh negara industrial. Hal ini terutama karena bertumpu pada prinsip pertumbuhan ekonomi yang akan menghasilkan diferensiasi kerja, melahirkan kelas menengah, borjuis dan kemudian berkembang ke demokrasi yang mengatasi primordialisme dan tradisionalisme. Sementara itu, Pareto membedakan, elit dan non elit, serta membagi elit menjadi elit yang memerintah dan elit yang tidak memerintah. Sangat mungkin terjadi pergantian elit, apabila elit berkuasa mengalami pembusukan. Sementara bagi Mosca, pemerintah adalah sekelompok atau sejumlah kecil elit yang memonopoli kekuasaan. Mosca mengakui dan mengintrodusir kemungkinan adanya sirkulasi elit, dalam mana elit tidak selamanya berdasarkan kualitas moral individu. Mosca memang bertentangan dengan Marx, tetapi juga bertentangan dengan teori demokrasi yang menyebutkan “pemerintahan mayoritas”, dan lebih setuju dengan pemisahan kekuasaan ala Montesquieu. Demokrasi kemudian membawa dan melahirkan kontradiksi dan konflik dalam masyarakat kapitalis dan menjadi terbuka, sehingga kelas kapitalis tidak lagi mungkin menggunakan state untuk kepentingannya sendiri. Demokrasi dalam Realita. Mayoritas anggota DPR nampaknya mengkapitalisasi celah demokrasi dimana hal ini juga berarti bahwa rakyat mempertaruhkan nasib politiknya pada legislator yang hampa politik etis. Demokrasi menjadi sebuah transaksi yang harus dituntaskan. Pada kebijakan publik, prasyarat keterbukaan merupakan elemen yang penting. Jika prasyarat itu tidak ada, maka transaksi tersebut pasti merugikan publik. Karena itu, syarat adanya transaksi pada domain publik adalah transparansi, akuntabilitas. Dengan tingginya tingkat transparansi, maka gejolak yang terjadi akan dengan mudah ditanggulangi. Tanpa adanya transparansi, target kebijakan menjadi tidak berguna, karena publik tidak dapat membandingkan antara target dengan realisasi, sehingga dapat memicu terjadinya ketidak seimbangan. Pada prakteknya, transparansi ini diwujudkan oleh pembuat kebijakan dengan mempublikasikan analisa mengenai prospek masa depan dan juga analisa kebijakan yang telah dibuat pada periode sebelumnya.Lebih lanjut, dengan adanya akuntabilitas kebijakan, maka dengan sendirinya akan muncul legitimasi politik yang kuat. Legitimasi politik menjadi penting karena kebijakan-kebijakan yang dibuat harus merefleksikan sebuah konsensus nasional. Kondisi balance of power dan juga tanggung jawab yang ada, pada akhirnya dapat mengurangi dampak buruk dari kurang berfungsinya demokrasi. Fithra Faisal Hastiadi (Direktur Riset Fokus Parlemen (http://fokusparlemen.or.id/); Direktur Eksekutif Indonesian Progressive Institute; Staf Pengajar FEUI)

Achieving sustainable economic growth

Jakarta Post

Sri Mulyani Indrawati has resigned from the hot seat, a shocking fact amid the positive trend of Indonesian economy.

The challenging task is waiting for the successor that is to maintain the remarkable achievement of Mulyani.

Under Mulyani, the Indonesian economy has been transformed into a hot commodity that creates a growing jealousy from neighboring countries. Whether the new minister is capable has become a major issue here.

A good figure, whoever they are, will not be able to solve the issue of sustainability without a proper identification. But it is never meant to be a one man or woman show. A deep and concise coordination is needed across the ministry. A hard task indeed but it is doable. This article proposes some factors that need to be addressed in reaching the quest for sustainable growth.

Adopted from Khoirrunurofik’s work in 2002, the author made some econometric simulation to determine the factors that have significantly contributed to economic growth. The first pairing variables are control of corruption and government effectiveness.

It is agreeable that corruption will go against all norms, as it will impede development by the dysfunction of a political system or institution in which government officials, political officials or employees seek illegitimate personal gain through actions such as bribery, extortion, cronyism, nepotism, patronage, graft and embezzlement.

Alas, the control of corruption indicators for Indonesia in Asia Pacific has been lying at the ground level since 1998. The government effectiveness index rings the same bell. The government is still not able to solve the latent problem of coordination. This condition leads to a policy failure across sectors.

Another factor that also matters is democracy. The finding tells us about the negative impact of democracy for the economic growth in Indonesia.

This fact is not very surprising since democracy is still finding its form in Indonesia. We have to define what democracy means in order to make it work.

Recent progress shows that democracy creates negative externalities in the form of corruption and budget ineffectiveness. This is happening because the trend toward fiscal decentralization has dismantled the central government scope of control.

The shallow control has undoubtedly been capitalized by some officials to find their way in enhancing personal welfare. The incentives to cheat are being capitalized even more given the new scheme of
the local election that incorporates a lot of money to entertain the stakeholders.

In terms of the budgeting process, the local governments still have a hard time allocating funds efficiently or even worse, they cannot find the way to channel it. As a result, idle funds are being kept in local banks which is resulting to a persistent pressure to the monetary authority since these banks invest the funds in the form of a central bank’s note.

The next factor is physical infrastructure such as roads, bridges and electricity that can provide steadiness and assuredness in attracting foreign direct investment.

In other words, good infrastructure will only lead to sustainable inter trade and investment. Should Indonesia seek to achieve sustainable growth, she should at least solve the latent problems of unprepared infrastructure especially on the electricity sector. The idea is how to increase the capital spending in the national budget (APBN), which is subject to a gradual cut in routine spending.

Another factor that supports the growth sustainability is the exchange rate. One should know that volatile exchange rates will hamper the initial macroeconomic condition. Take a look at the rupiah’s value, amid the positive campaign from Bank Indonesia, it still looks very sluggish to adjust from its initial level.

An anomaly since the spread of the interest rate between the BI rate and Fed rate has broadened in a way that it could act as an incentive to the fund owners to flood the Indonesian market with massive capital inflow, which in turn leverages the rupiah.

So, what is the problem? The keyword is expectation, in which the market still has negative expectations of the rupiah. An old story is retold, a story about the decoupling effect which happens between the real economic sector and the financial sector, a story that still has not found the end.
This fact contributes to the fragility of the Indonesian economic base that leads to market distrust. One thing that should be noted is that the reason to invest in Indonesia, aside from the strong economic base, is because of the expectation from the investors there will be future economic gain.

Efforts to bring the Indonesian economy onto its path is not like it has never been done before but it has not effectively been done. The principles of a good macroeconomic framework are credibility, flexibility and political legitimation. The rule of law could create credibility if the rule is widely known and well understood by the public. With credibility, it is easier to handle economic turbulence with the policy instrument that is controlled by the economic authority.

Credibility can function more when there is a transparent and accountable framework that strengthens political legitimacy. Effective policy would merge if the policy makers have the ability to react promptly every time in encounters an unprecedented shock. Credible policy makers are those who make the policy with respect for transparency. With a high level of transparency, any economic shock can be easily diminished.

Without transparency, every policy with regards to economic target and fiscal rule will become obsolete since the public cannot compare between the target and realization. Moreover, the political legitimacy becomes very important since the policies being made should reflect the national consensus. This in turn creates balance of power and also general responsibilities, which could reduce the negative effect from the uncoordinated policy.

Under Mulyani, the Indonesian economy has been transformed into a hot commodity.

The writer, teaching staff at the Faculty of Economics, the University of Indonesia, is a PhD student at the Graduate School of Asia Pacific Studies, Waseda University, Japan.

Catatan Kehidupan

Di Hamparan Nepheli ku jejaki bukit Thesaloni. Menjejak diiringi lebah yang tengah berasyik masyuk memadu untuk sang ratu. Wangi Eucalyptus mewarnai panorama Olimpus yang tengah berselimut Cumulonimbus. Dewi menari membuat silau hati yang terisi, berpaling jauh di ujung ufuk. Dewi menari tapi bukan bidadari, meniti kahyangan sembari sesekali mengintip kehidupan. Ku seruput Kopi dihamparan savanna yang tengah bersemi.
Bermuhibah dengan waktu yang selalu diam ketika ditanggap. Pernah sekali ku ajak bicara sang waktu hanya terkekeh dan meninggalkan ku dalam keadaan bertanya-tanya, apakah semua harus berada dalam equilibria? Sejenak kulafalkan Dubito ergo cogito ergo sum tetapi kemudian Descartes datang membenarkan, hilangkan Dubito ergo pakailah ungkapan cogito ergo sum. Ah, Descartes kau memang benar, memang sebaiknya ku tak pernah ragu.
Jangan kau sesali Kematian Socrates karena menjejali elenchus. Pandangi peninggalan etisnya yang terus melegenda. Apakah salah meyakini paradoks Socrates tatkala dia mengutuk kejahatan dan mengajak untuk menghargai kehidupan? Boleh lah ia berbeda dari Plato tapi jangan kau kutuk ia dalam kehinaan.
Termenung di Thessaloni teringat lambaian hidup. Kehidupan bukan logika formal Reductio ad absurdum. Meski logika terkadang terlalu penting untuk dienyahkan.
Di tengah Pareto Optimum kehidupan dilafalkan. Tapi ingat ia tidak selalu seperti yang diungkap. Mendaki terkadang meniti, di kala meniti perlu kecermatan. Tapi, tentu cermat terkadang mewah ditengah galau. Yah, hidup bukan seminaria yang bisa diperdebatkan. Terkadang perlu untuk berselancar dengan derasnya ombak tetapi ingat bahwaa itu hanya lah soal waktu. Kompromi terkadang diperlukan untuk mencapai the lowest common denominator seperti sering disebut oleh mendiang Cak Nur.
Terkadang kucoba memplot nya dalam cartesius tetapi ternyata mustahil untuk dilakukan karena terlalu banyak dimensi yang harus disertakan. Kuingat kembali raut waktu ketika ia terkekeh, ternyata ia tidak benar-benar meninggalkan, kuingat lamat-lamat di kejauhan ia berbisik: Raihlah kehidupan hari ini. Carpe Diem

Watashi no Sakura

Di semi Indah pohon-pohon bersolek
Bermekaran sakura di ufuk mata
Merah muda merebak menghiasi sepi
Sejauh mata memandang hanya sakura yang bersahutan

Kilau sakura memekak mata
Menantang indah bila dipandang
Menusuk kalbu bila ditinggal
Sakura mekar untuk dicinta

Ramai nian orang memuji
Melantun harapan mendendang bahagia
Terhampar luas di sajadah timur
Menanti senja datang menjemput

Sakura mekar namun kuncupnya menunggu
Dahulu Subuh, Isya kan datang
Sakura mekar tak umur panjang
Minggu berganti senja kan menunggu

Sakura begitu dinanti namun bersisa episode singkat
Sakura merah muda lamat-lamat kuncup
Sakura terlewat hingga tunggulah mangkat
Sakura berlalu tanda usia tutup

Pendek bagai cinta
Cintaku adalah Sakura
Melekat amat sangat
Pendek namun usia

Cinta tersayang
Sakura kurenungkan
Di sajadah timur kau melantunkan
Sebuah Episode singkat kaya makna

Cintaku Sakura
Aishiteru
Watashi no Sakura

Selamanya Di Hati

Jauh mu membuat ku Rindu
Menguak Kenangan akan masa lalu
Hanya sekejap yang tersedia namun betapa lama memori ini bercengkrama

Sungguh waktu seakan menjejak
Menapak meninggalkan rasa
Suka dan duka kita lalui menambah indah cerita dalam lekatan memori

Cinta, begitu dalam aku merasa
Dalamnya rasa membuat kalbu seakan terhujam
Namun cinta, hujaman itu tak lain adalah rasa
Terpendam namun sesekali tersemburat

Jauh mu memang membuat Rindu
Hati ku terkadang leluasa bergejolak
Namun Cinta, Gejlak itu adalah pertanda rasa
Terpendam namun sesekali tersemburat

Memori yang ada tak kan lekang dilewat masa
Cinta, masih ingat kah engkau tatkala kita beradu hati?
Sungguh masa itu telah lewat namun memori kan nampak lekat
Tak lekang di adu Zaman

Betapa aku mencinta namun ada yang lebih mencintamu
Sang pemilik cinta sekarang sedang mendekapmu
Tak elok rasanya jika ku harap kembali
Sang pemilik Cinta telah memanggilmu

Cinta, masih ingatkah kamu tatkala kita berjanji bersedekah terhadap peradaban?
Janji itu masih ada cinta, kan ku langsungkan janji itu
Demi rasa yang dalam
Demi amanah yang kau titipkan

Kepada sang pemilik cinta
Kutitipkan seorang yang tersayang
Sampai ketemu cinta
Biar sang waktu yang menuntunku

Making East Asian Regionalism Works

Regionalism has now become a very popular phrase since this action has taken place into every inch of the World, East Asian region is no exception. For the past few years, regionalism has been progressing in East Asia in the form of Free Trade Agreements (FTAs) and Economic Partnership Agreements (EPAs). Unfortunately, the newly signed ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) has created growing concern among public. From Indonesian point of view, even without the FTA Chinese products has already overwhelmed the market. Given low price and better quality, the products surely hamper domestic industry. This concern is a rational one given the facts and putting the imposition of region-wide FTA in East Asia at stake. But one should bear in mind that the benefit of East Asian Regionalism (EAR) may outweigh the cost that is if the intertemporal factor included. In the short run, there might be a rivalry competition between China and ASEAN, then again the mind set in viewing the economic opportunity or threat depends on whether China’s economy is perceived as complementary or competitive vis-à-vis individual ASEAN economies and on whether the latter economies are able to exploit their complementary opportunities and overcome the competitive threats.
Chia (2006) argued that the differences in resource and factor endowments, production structures, and productivities lead to a complementary relationship, whereas similarities in these areas lead to a competitive relationship. Data from the rapidly growing intra-industry trade in electronic products and components shows that at high levels of disaggregation, product differentiation creates complementarity in production and trade. Even in non manufactures such complementarity can be found: fruits and vegetables produced in China’s temperate region are complementary to those produced in ASEAN’s tropical region. In the long run, regionalism is expected to accommodate welfare for East Asia. The growing significance of China market for ASEAN will serve as the basis for regionalism. Thus, a unified East Asia could accelerate the momentum of overall trade liberalization and boost regional economic growth, as proved by the econometric simulation done by the author.
The next task is to shape the future of EAR, but then will the future exist? Using the test of convergence, it is found that EAR will be there to stay. The robust finding surely creates optimistic view for EAR. But knowing the future is not enough, we still need to find out the clear path to reach the future. What are the paths then?
From a static simulation it is found that sound physical infrastructure, good governance, reliable exchange rate, competitive taxation policy, sizeable market and the trend towards industrialization are the main factors that serve as building blocks for EAR. The factors are described as follows: the first factor is physical infrastructure such as roads, bridges and electricity that will provide steadiness and assuredness in making investment among members. In other words, good infrastructure will only lead to a sustainable intra trade and investment. If Indonesia wants to get benefit from the FTA, she should at least solve the latent problems of unprepared infrastructure especially on the electricity sector.
The next factor that also matters is governance which is measured by the six governance indicators estimated by Kaufmann (2003). These indices describe various aspects of the governance structures of a broad cross section of countries, including measures of Voice and Accountability (VA), Political stability (PS), Government Effectiveness (GE), Regulatory Quality (RQ), Rule of Law (RL), and Control of Corruption (CC). In general, the Governance index provides explanatory power to explain the capability and quality of governance from each member country. The better indicator a country has the more it has the chance to capitalize regionalism. This is surely an ongoing home work for Indonesia.
Another factor that supports EAR is exchange rate. One should know that volatile exchange rate will hamper not only EAR but also the initial macroeconomic condition. The financial crisis happened over a decade ago has surely thought us a lesson. Moving to the next factor is the taxation policy, the higher the rate the more it will diminish the prospects of EAR. Fortunately for Indonesia, the latest general taxation policy (UU KUP) has most likely accommodated this aspect. The success story of tax reform is expected to become dominant actor for creating optimal trend of EAR.
Large market together with the ongoing industrialization process sums up the last aspects of EAR formation. The sheer size of the East Asian population creates not only the potential demand for the goods traded in the region but also the supply of labor force and the low absolute level of wages. In other words, Lewis’s unlimited supply of labor will persist longer in East Asia. The process will lead to an upward trend towards industrialization in the region. The trend is very important since homogeneity in industrialization among countries in the region will smooth the progress of EAR.
To wrap up, EAR will enable the region to cope with the future challenges of globalization and remain internationally competitive. An integrated East Asia would lead to the advancement in economies of scale, fuller development of production networks. Moreover, Chia (2007) stated that EAR could hold close the less developed East Asian economies which would otherwise become marginalized as they lack the attraction of sizeable market and lack negotiating resources.